Kini, setelah 73 tahun berlalu sejak dasar negara itu diakui kelahirannya pada 1 Juni 1945, sudahkah Pancasila menjadi bagian dari kehidupan kita dalam bernegara dan berbangsa?
Inilah pertanyaan fundamental yang layak untuk dipertanyakan ulang ketika kita semua hendak merayakan hari kelahiran Pancasila pada tahun ini.
Namun, sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kalau kita berkaca terlebih dahulu terhadap dua permasalahan besar yang dihadapi oleh bangsa ini. Persoalan krusial yang pertama itu adalah pemberantasan korupsi.
Berdasarkan data indeks persepsi korupsi pada 2017 yang dirilis Transparency International pada awal tahun ini menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 180 negara yang diteliti. Dari skala 0-100, Indonesia memiliki nilai indeks persepsi korupsi sebesar 37.
Dalam skala penilaian itu dijelaskan nilai 0 mengandung arti sangat korup dan nilai 100 memiliki indeks persepsi paling bersih. Merujuk skala yang ditunjukkan Transparency International tadi, maka Indonesia tergolong sebagai negara yang masih belum serius dalam memberantas korupsi.
Temuan Transparency International itu diperkuat juga oleh fakta yang diungkap oleh lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam dua tahun terakhir ini memperlihatkan adanya tren peningkatan korupsi.
Sepanjang 2017 tercatat ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Setahun sebelumnya, kerugian negara yang diakibatkan dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. (Republika.co.id, 2018).
Selain persoalan korupsi, Indonesia juga menghadapi masalah ketimpangan ekonomi. Hasil kajian World Happiness Report 2018 yang dilakukan Bank Dunia, Indonesia ditempatkan di peringkat ke-62 negara paling timpang di dunia, dengan indeks gini sebesar 0,395.
Data ketimpangan itu makin mencolok ketika menyitir hasil riset International Forum on Indonesian Development (Infid). Riset tersebut mengungkap fakta bahwa kekayaan 1 persen penduduk di Indonesia itu setara dengan 45 kekayaan nasional. Artinya, jika populasi penduduk di Tanah Air diasumsikan mencapai 261 juta, maka penduduk terkaya itu mencapai 261.000 pada 2017. (Bisnis.com, 2018)
Semua Buat Semua
Dua masalah besar inilah yang tentunya sangat mengganggu rasa keadilan dan kebersamaan kita sebagai warga negara Indonesia. Bukankah Pancasila yang disampaikan Soekarno pada pidato di sidang BPUPKI 73 tahun silam itu secara tegas menyatakan bahwa, "Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”.
Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua”. Dalam menafsirkan pendapat Bung Karno itu negara seharusnya berperan sentral untuk menghadirkan kebersamaan "semua buat semua" tersebut. Dua masalah besar yang telah disajikan di awal tulisan ini, sesungguhnya telah memperlihatkan ketidakmampuan pengelola negara untuk mewujudkan mimpi besar si Bung Besar Soekarno.
Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan "semua buat semua" ketika uang negara yang harusnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau perbaikan taraf hidup masyarakat bangsa ini ternyata disalahgunakan untuk kepentingan kelompok maupun golongan tertentu saja?
Atau, sungguh sulit pula membayangkan terjadinya pemerataan ketika segelintir orang justru bisa mengendalikan pergerakan ekonomi di negeri ini?
Ketika masalah dan pertanyaan kritis itu terus muncul, tentunya perlu dicarikan solusi. Rasanya juga tak perlu lagi kita harus terus bersilang pendapat terhadap dua persoalan besar bangsa ini.
Sebagai solusinya adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan nilai praktis Pancasila seperti taat dalam menjalankan ajaran agama, toleransi, hingga menumbuhkan sikap gotong royong, harusnya dapat diejawantahkan ke dalam bentuk sikap, perilaku dan tindakan para aparatur negara maupun masyarakat secara umum.
Lalu, ketika dua persoalan besar tadi masih saja menggejala, maka ikhtiar yang bisa dilakukannya adalah melawan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai dari sila pertama hingga sila kelima Pancasila itu ke dalam wujud nyata.
Mungkin saja, hal itu terdengar teoritis dan klise. Tapi, percayalah hanya dengan cara membumikan dan mengamalkan Pancasila saja kelak terwujudnya Indonesia yang tangguh dan kuat sebagaimana dicita-citakan para founding fathers negeri ini.
Lantas, dengan masih terseraknya masalah tadi, sesungguhnya hal ini menjadi cerminan bahwa Pancasila belum terimplementasi secara sungguh-sunguh di dalam kehidupan bangsa ini.
Selama ini, kita baru menempatkan Pancasila sebagai bentuk hafalan maupun jargon yang digunakan sebagai komoditas politik praktis saja. Meminjam istilah Bung Karno sewaktu berpidato di sidang BPUPKI, Pancasila belum menjadi philosofische grondslag sebagaimana dicita-citakannya.
Jadi, jika ingin bangsa ini menjadi besar, hanya ada satu jalan, yakni membumikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam aktifitas bernegara dan berbangsa. Diskursus untuk itu rasanya sudah final dan sudah disepakati sejak lama. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah cara mengimplementasikannya.
Semoga momentum peringatan hari lahirnya Pancasila ini mengingatkan kita semua untuk berefleksi benarkah kita sudah sejalan dengan jargon "Saya Indonesia, Saya Pancasila"?
