List of Presentations 2016

No	Topik	Keterangan
1.
2.	Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD	Dialog Rektor dengan Bappeda Kabupaten Wajo-Sulawesi Selatan @Mercure Hotel-Jakarta, 8 Januari 2016
3.
4.	Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem	Launching E_Planning & PPAS Online Kota Padang @Pangeran Beach Hotel-Padang, 19 Januari 2016
5.	Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sumbawa NTB @Ibis Mangga Dua Hotel-Jakarta, 27 Januari 2016
6.	Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Sulteng @Mercure Hotel-Jakarta, 28 Januari 2016
7.	Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita serta Peran dan Posisi Pimpinan SKPD dalam Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi @Golden Flower Hotel-Bandung, 3 Februari 2016
8.	Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU	Dialog Rektor dengan Pemda Kota Sawah Lunto-Sumatera Barat @Grand Zuri Hotel-Padang, 12 Februari 2016
9.
10.
11.	Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Serang @Santika Hotel-Jakarta, 5 Maret 2016
12.	Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah	Musrenbang RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 @Edotel Hotel-Kota Pangkalpinang, 8 Maret 2016
13.	Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepentingan Rakyat	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sikka-NTT @Lynt Hotel-Jakarta, 16 Maret 2016
14.	Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Pangandaran @Cemerlang Hotel-Bandung, 29 Maret 2016
15.	Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Seminar One Agency One Innovation Pemda Kota Padang @Grand Inna Hotel-Padang, 5 April 2016
16.	Optimalisasi Otonomi Daerah: Kebijakan, Strategi dan Upaya	Program Doktor Bidang Ilmu Sosial @Universitas Pasundan-Bandung, 1 April 2016
17.	Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi	Dialog Rektor dengan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke @Losari Roxy Hotel-Jakarta, 4 April 2016
18.	Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD berdasarkan Kode Etik DPRD	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sumba Timur @Wilton Hotel-Surabaya, 8 April 2016
19.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Belitung @Travellers Hotel-Jakarta, 6 April 2016
20.	Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya @Gumilang Regency Hotel-Bandung, 7 April 2016
21.	Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	Program Doktor Bidang Ilmu Sosial Universitas Pasundan, Bandung, 16 April 2016
22.	Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah	Dialog Rektor dengan Bappeda Kabupaten Donggala @Kampus Unsada-Jakarta, 21 April 2016
23.	Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021	Plenary Discussion Musrenbang RPJMD Kabupaten Karawang @Swiss-Belinn Karawang, 3 Mei 2016
24.
25.	Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara  Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Buleleng @Santika Hotel-Jakarta, 20 Mei 2016
26.	Peran DPRD dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Pangandaran @Verona Hotel-Bandung, 24 Mei 2016
27.	Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Dialog Rektor dengan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir @Grand Cokro Hotel-Bandung, 23 Juni 2016
28.	Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung @Balairung Hotel-Jakarta, 22 Juni 2016
29.	Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Mengawasi Kinerja Pemerintahan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Cianjur @Puri Setiabudi Hotel-Bandung, 24 Mei 2016
30.	Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Barru @Ibis Mangga Dua Hotel-Jakarta, 25 Mei 2016
31.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional: Peraturan Presiden No 2/2015	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Banjar-Kalsel @Ibis Mangga Dua Hotel-Jakarta, 27 Mei 2016
32.	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan @The Axana Hotel-Padang, 2 Juni 2016
33.
34.
35.	Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspektif Pembangunan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kota Depok @Aston Marina Ancol Hotel-Jakarta, 8 Juni 2016
36.	Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat	Dialog Rektor dgn Forum Mitra Strategis Bakesbangpol se Jawa Barat @Marbella Suites Hotel-Bandung, 29 Juli 2016
37.	Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan Swadaya	Workshop Monev Kebijakan Rumah Swadaya Kementerian PUPR @Falatehan Hotel-Jakarta, 9 Agustus 2016
38.
39.
40.	Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan Pusat dan Daerah. Perlukah kembali ke GBHN?	Seminar Nasional Fraksi Partai Demokrat MPR-RI @Kartika Chandra Hotel-Jakarta, 7 September 2016
41.
42.	Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Dialog Rektor dengan Pemda Kabupaten Kotabaru @Merlynn Park Hotel-Jakarta, 15 September 2016
43.	Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah	Dialog Rektor dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir @Savana Hotel-Malang, 23 September 2016
44.	Menyusun Indikator Kinerja Pembangunan	Dialog Rektor dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir @Savana Hotel-Malang, 23 September 2016
45.	Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Cianjur @Amaroossa Hotel-Bandung, 28 September 2016
46.
47.
48.	Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD	Dialog Rektor dengan DPRD Kota Manado @Bedrock Kuta Bali Hotel-Denpasar, 7 Oktober 2016
49.	Eksistensi Kelembagaan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia	Forum Ekonomi Nusantara Expo Ditjen Polpum Kemendagri @TMII-Jakarta, 20 Oktober 2016
50.	Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR	Diskusi Manajemen Kinerja dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI @Gedung Setjen DPR-RI, 24 Oktober 2016
51.	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sikka-NTT @Fave Hotel-Jakarta, 29 Oktober 2016
52.
53.	Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Buol-Sulteng @Mercure Hotel-Jakarta, 17 November 2016
54.
55.
56.	Peranan DPRD dalam Percepatan Pembangunan Daerah	Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Ende @Treva Internasional Hotel-Jakarta, 9 Desember 2016
57.
58.	Administrasi Pembangunan di Indonesia: Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	Program Doktor Bidang Ilmu Sosial Universitas Pasundan Bandung, 17 Desember 2016
59.
60.
61.	Optimalisasi Otonomi Daerah: Kebijakan, Strategi dan Upaya	Program Doktor Bidang Ilmu Sosial @Universitas Pasundan-Bandung, 24 Desember 2016
62.	Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia	Dialog Rektor dengan Bappeda Kabupaten Karawang @Villa Sari Alam Ciater-Subang, 27 Desember 2016
63.

REDEFINISI NILAI KEPAHLAWANAN

Republika, 11 November 2016

Kegelisihan teramat sangat menyambut Hari Pahlawan 10 November. Sebuah survei yang pernah dirilis Prapancha Research (PR) memperlihatkan, adanya pergeseran makna terhadap arti pahlawan pada masa kini.

Hasil riset terhadap empat juta perbincangan tentang 'pahlawan' dan 'kepahlawanan' di media sosial, memperlihatkan bahwa pahlawan pada masa kini adalah sosok pahlawan yang dikaitkan dengan tindakan 'orang-orang biasa', tapi sangat berarti bagi sesama (Liputan6.com, 2016).

Sebagian besar responden tidak lagi mengenali kisah perjuangan dan nilai-nilai luhur yang telah ditunjukkan oleh sosok semacam Bung Tomo, Sudirman, atau pahlawan kemerdekaan lainnya. Inilah ironi masyarakat masa kini.

Ironisme lain terlihat juga dengan munculnya beragam informasi negatif tentang para pahlawan bangsa ini. Semangat yang digaungkan itu sesungguhnya buah dari semangat liberalisme dalam menyampaikan pendapat. Inilah ironisme yang kelak bisa menggerus makna dan nilai kepahlawanan bangsa ini.

Kita menjadi begitu bangga untuk menyampaikan kritik kepada para pahlawan, tapi kita tidak pernah sadar kritik semacam itu justru menjadi kontraproduktif untuk menjadikan bangsa ini besar.

Bukankah Bung Karno pernah mengingatkan bangsa ini melalui pidatonya, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Sayangnya, sebagai bangsa yang masih gagap menyambut keterbukaan informasi dalam iklim demokrasi, sebagian anak bangsa ini begitu lantangnya menelanjangi hal negatif dari para pahlawan negeri ini.

Seakan kita beranggapan bahwa sosok pahlawan itu hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari cela. Inilah bentuk sesat pikir keterbukaan yang begitu membahayakan.
Padahal, masyarakat di Amerika Serikat --negara yang menyemaikan demokrasi dan liberalisme-- masih tetap bangga menceritakan kembali para tokoh bangsanya. Mengapa ini bisa terjadi di Amerika? Apakah yang terjadi di negeri ini hanya anomali dari masyarakat Indonesia yang sedang mengalami banjir informasi?

Sepatutnya, kita tak harus terus menunjuk pihak lain atau mencari kesalahan. Momentum Hari Pahlawan harusnya bisa menjadi ruang refleksi sekaligus introspeksi diri. Saatnya kita meredefinisikan makna pahlawan dan kepahlawanan dalam konstektualitas yang kekinian.

Untuk melakukan hal itu, tentunya pemerintah dan institusi pendidikan bisa saling bersinergi melakukan riset. Riset yang komprehensif sangat diperlukan guna mendapatkan formulasi terbaik, memperkenalkan kembali para pahlawan masa lalu kepada generasi masa kini yang mengalami banjir informasi.

Saatnya kita mengubah cara-cara membosankan dalam mendesiminasikan cerita pahlawan kepada generasi masa kini. Perlu adanya pengayaan dalam sudut pandang untuk menceritakan ulang semangat dan makna nilai dari sosok pahlawan masa lalu. Tentunya, riset itu harus menempatkan para pahlawan dalam tempatnya yang agung dalam perjalanan sejarah bangsa.

Harus diakui, selama ini riset mengenai pahlawan bangsa di negeri ini masih sangat minim. Kurangnya keinginan itu tak lepas dari tidak adanya follow-up terhadap riset tersebut. Padahal, begitu banyak medium yang dapat menjadi outcome riset semacam itu.

Salah satu cara efektif seperti yang dilakukan beberapa sineas terbaik negeri ini, dengan mengangkat kembali kisah-kisah biography picture (biopic) para pahlawan ke layar lebar.
Namun perlu diingat, proses pembahasaan ulang sejarah dengan model ini harus dilakukan hati-hati. Jangan demi keinginan menghibur semata, tapi nilai-nilai luhur para pahlawan yang diceritakan itu menjadi tergerus. Hal yang perlu dipertegas adalah tempatkanlah mereka di kedudukan terhomat.

Hanya dengan itulah kita akan bisa lebih memaknai pahlawan, yang sudah sangat berjasa bagi negeri ini. Perlu ditekankan juga dalam proses menyampaikan nilai-nilai kepahlawanan dan cerita pahlawan itu perlu adanya tokoh bangsa yang kuat.

Mengapa kita membutuhkan tokoh bangsa? Hanya dengan cara semacam itulah pesan yang akan disampaikan bakal menjadi lebih kuat sampai ke publik.
Pertanyaannya sekarang, adakah tokoh bangsa yang bisa membahasakan nilai-nilai ketokohan dari para pahlawan masa lalu kepada masyarakat, yang tengah larut dalam euforia demokrasi dan kebebasan?

Secara jujur, sekarang ini kita sedang mengalami krisis tokoh bangsa. Para tokoh bangsa yang kerap muncul di ruang publik masih banyak terjebak pada pragmatisme politik jangka pendek. Tak dapat dimungkiri, saat ini kita sedang masuk fase paceklik kepemimpinan di setiap lini.

Tidak mengherankan kalau masyarakat sekarang memiliki cara sendiri, untuk menjadikan pahlawan masa kini adalah orang-orang biasa yang mampu memberikan arti kepada sesamanya. Tentunya, ini menjadi ancaman bagi negeri yang kini sudah merdeka 71 tahun.

Pertanyaan besar lainnya: Akankah kita meniadakan pahlawan pada masa mendatang hanya karena kita sudah tidak mempunyai lagi tokoh bangsa yang dapat dihormati? Atau, akankah pahlawan masa lalu itu tergerus dari ingatan kolektif generasi mendatang hanya karena kita begitu bangga dengan liberalisme informasi?

Semua itu adalah pilihan. Namun secara ideal, kita jangan pernah melupakan pahlawan masa lalu. Tempatkanlah terus para pahlawan masa lalu itu dalam ingatan masa kini dan masa mendatang.

Kelak, hanya dengan cara semacam itulah Indonesia akan bisa menjadi bangsa besar, yakni bangsa yang selalu mengingat jasa pahlawan masa lalunya. 

MENGGUGAT NASIONALISME KAUM MUDA

Republika, 28 Oktober 2016

Tidak ada yang bisa menyangsikan betapa besarnya peran pemuda dalam perjalanan bangsa ini. Pemuda selalu tampil dan memainkan peran vital, dari proses prakemerdekaan, kemerdekaan, munculnya Orde Baru, hingga lahirnya Reformasi. Sejarah telah mencatat, kaum muda selalu menjadi garda terdepan dalam setiap babakan perubahan di negeri ini.
Tidak terasa juga, salah satu tonggak sejarah yang pernah ditorehkan kaum muda di negeri ini ternyata sudah berlalu 88 tahun. Tonggak itu kita kenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda.

Inilah ikrar yang digaungkan kaum muda untuk menampilkan identitas kebangsaan yang satu bernama Indonesia. Kita kemudian mengenalnya dalam rumusan Tanah Air Indonesia, Bangsa Indonesia, dan Bahasa Indonesia. Inilah semangat dari nasionalisme dan kebangsaan kaum muda dalam melahirkan bangsa yang besar bernama Indonesia.
Lalu, mengapa perlu mencantumkan kata 'besar' pada negara Indonesia? Sepatutnya negeri ini untuk masuk ke dalam kelompok negara besar. Setidaknya rujukan itu dapat berkaca pada populasi penduduk.

Hingga pertengahan tahun ini, populasi penduduk Indonesia ditaksir telah mencapai 258 juta jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia.

Dari total populasi itu, merujuk data dari laman cia.gov, median age dari penduduk Indonesia ini berusia 29,9 tahun. Artinya, inilah cerminan rata-rata usia penduduk Indonesia pada masa sekarang.

Lantas, jika menengok struktur usia, sekitar 59 persen dari total penduduk Indonesia adalah berusia 15-54 tahun. Kelompok usia ini merupakan usia produktif, yang tentunya menyimpan semangat muda untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik ke depan.
Di balik potensi populasi tadi, ternyata kaum muda masa kini dihadapkan pada tantangan yang berbeda dengan para pemuda masa lalu. Masa kini, tantangan terbesar kaum muda adalah globalization borderless, globalisasi tanpa batas negara.

Ancaman terbesar dari hadirnya globalisasi tanpa batas ini terdapat pada sektor ekonomi dan informasi. Inilah yang sepatutnya menjadi bahan refleksi untuk mempertanyakan, sejauh manakah kaum muda Indonesia mampu merespons tantangan zaman tersebut?
Ketika ekonomi dan informasi sudah tak lagi tersekat dalam batas-batas teritorial bernama negara. Di sanalah muncul ancaman terbesar bagi kaum muda, yang menjadi mayoritas penduduk di negeri ini.

Apakah kaum muda Indonesia masih bersemangat, menjaga nasionalisme agar tak luntur saat arus informasi luar kian menderas dan produk impor semakin tak terbendung?
Dalam memaknai nasionalisme, tentunya kita tak bisa lagi menerjemahkan secara sempit atau hanya menduplikasi semangat kaum muda pada 88 tahun silam. Seiring terkikisnya sekatan ekonomi dan informasi antarnegara tadi, di sinilah urgensi untuk memaknai nilai nasionalisme itu menjadi semakin luas.
Nasionalisme pada masa kini, sepatutnya dipandang bagaimana kaum muda negeri ini bisa berjiwa kreatif, mandiri, dan berwirausaha.

Inilah tantangan terbesar untuk menciptakan kaum muda yang kompetitif di tengah era global seperti sekarang. Untuk melakukannya, kaum muda harus memiliki kesiapan yang baik. Kesiapan tersebut tentu harus berlandaskan pada aspek keilmuan, keterampilan, dan kepercayaan diri.

Pada aspek keilmuan, bangsa ini sepertinya masih harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki kualitas pendidikannya. Setidaknya, berdasarkan survei United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada 2015, Indonesia sempat dilaporkan menempati posisi terendah terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia-Pasifik.

Tepatnya berada pada peringkat 10 dari 14 negara. Persoalan ini masih menjadi PR besar bagi para pendidik ataupun institusi pendidikan, untuk menciptakan pendidikan berkualitas di negeri ini.

Dalam hal keterampilan dan kepercayaan diri, penulis menilai upaya mengasah kemampuan ini bisa melihat pada model pendidikan, yang dikemas di unit kegiatan Resimen Mahasiswa (Menwa). Melalui semboyan Widya Çastrena Dharma Siddha, para pemuda --dalam hal ini mahasiswa-- ditempa untuk menyempurnakan pengabdian diri melalui ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.

Ilmu keprajuritan di sini sangat berkaitan erat dengan jiwa keperwiraan, kesatriaan, serta kepemimpinan. Inilah yang menjadi modal berharga untuk menghadapi persaingan global pada masa kini.

Ketika tuntutan menguasai ekonomi dan informasi menjadi hal mutlak, sudah sepatutnya mendorong kaum muda untuk merebutnya, bukan mengacuhkannya. Tentu saja, usaha tersebut harus ditanamkan melalui upaya menuntut ilmu.

Tesisnya, dengan semakin berilmu, bakal meningkat juga daya saing sumber daya manusia. Tak boleh dilupakan juga, semua pihak beserta pemerintah harus terus mendorong kaum muda negeri ini, untuk dapat menumbuhkan jiwa-jiwa kreatif entrepreneur.

Saat kaum muda itu kreatif, berwawasan keilmuan, serta berjiwa pemimpin, hal itulah yang dibutuhkan dalam jawaban tantangan ekonomi dan informasi, yang sudah tak lagi mengenal batas negara. Di sanalah nasionalisme itu terselip dalam jiwa muda yang selalu bergolak.
Lantas, sudahkah generasi muda masa kini menyimpan semangat nasionalisme semacam itu untuk menjawab tantangan zaman? 

REFLEKSI KEMERDEKAAN RI

Republika, 18 August 2016

Tahun ini, Indonesia menapaki momentum perayaan 71 tahun kemerdekaannya. Ibarat manusia, usia kemerdekaan yang telah direguk negeri ini seharusnya telah memasuki fase yang matang.

Namun, benarkah kehidupan negeri ini sudah menjadi bangsa yang matang secara ekonomi, politik, dan sosial atau dalam istilah founding fathers negeri ini disebut sebagai bangsa yang berdaulat?

Inilah pertanyaan besar yang selalu mengiringi setiap kali perayaan 17 Agustus. Sayangnya, pertanyaan klasik semacam ini sekadar melintas. Tapi, dalam perjalanan waktu, kita justru lebih terlihat gamang menemukan solusinya.

Lantas, ketika masih terjebak dalam kegamangan tak berujung untuk menemukan solusi, Indonesia sudah dihadapkan pada tantangan baru bernama globalisasi di kawasan ASEAN. Kita lebih mengenalnya dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Fase ini resmi bergulir sejak akhir Desember 2015. Di sini, persaingan menjadi lebih terbuka. Rasanya, hanya sumber daya manusia (SDM) kompetitif yang kelak bisa survive untuk menjadikan negaranya sebagai bangsa unggul dan berdaulat.

Pertanyaan berikutnya: mampukah Indonesia menjadi bangsa unggul dan berdaulat di tengah persaingan bebas antarnegara kawasan di ASEAN? Tanpa hendak bersikap pesimistis, negeri ini masih harus berjuang keras menjadi bangsa berdaulat, sebagaimana dicita-citakan Presiden Indonesia pertama, Bung Karno.

Merujuk survei Prosperity Index 2015 --di dalamnya memuat peringkat kemakmuran-- lembaga penelitian Legatum Institute dari Inggris, posisi Indonesia masih jauh di belakang Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kriteria penilaian survei meliputi tingkat ekonomi, kewirausahaan, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan rata-rata per kapita.

Lalu berkaca kepada survei Indeks Pembangunan Pendidikan untuk Semua atau the Education for All Development Index (EDI), yang dilakukan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), posisi Indonesia terlihat sangat miris. Survei itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-10 dari 14 negara dalam hal kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia-Pasifik.

Tingkat pendapatan nasional yang dicerminkan melalui produk domestik bruto (PDB), posisi Indonesia pun tertinggal dari Malaysia dan Singapura. Padahal, mereka memiliki usia kemerdekaan lebih muda dibandingkan Indonesia. Malaysia merdeka dari Inggris pada 31 Agustus 1957 dan Singapura pada 9 Agustus 1965.

Dari fakta ekonomi, PDB Singapura dan Malaysia sudah jauh meninggalkan Indonesia. Data Bank Dunia yang dirilis pada 2016 menempatkan Singapura sebagai negara kaya kesembilan dengan PDB sebesar 55.182 dolar AS. Lalu Malaysia berada di peringkat ke-66 (PDB senilai 10.538 dolar AS). Adapun Indonesia tercecer di peringkat 118 dengan PDB sebesar 3.475 dolar AS.

Mengapa usia kemerdekaan Indonesia yang lebih lama dibandingkan Singapura ataupun Malaysia itu, tak mampu berjalan linier dengan perbaikan tingkat kehidupan penduduk dan bangsanya? Satu hal utama adalah bangsa ini sebenarnya tidak fokus menata masa depannya. Bahkan ironisnya, inisiasi menciptakan globalisasi itu justru berawal dari bumi Indonesia.

Tepatnya, pada 1994 terlahir kesepakatan bernama Bogor Goals. Kesepakatan ini dirumuskan dalam pertemuan APEC di Bogor. Bogor Goals itulah yang kemudian menciptakan dasar-dasar globalisasi pada masa kini.

Sayangnya, inisiasi globalisasi yang ditandai di Bogor itu justru diabaikan stakeholders negeri ini. Seiring jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada 1997, Indonesia justru dibawa terlena ke dalam euforia demokrasi. Padahal pada periode yang sama, ide mencanangkan MEA itu telah digagas di Bangkok, Thailand. Untuk kali kesekian, bangsa ini justru lupa atau sengaja melupakan diri untuk segera menyiapkan SDM yang siap berkompetisi secara global.

Kita justru meloncat lebih jauh dengan menyibukkan diri pada persiapan pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Tanpa kita sadari, energi untuk menata demokrasi itu ternyata sangat besar sehingga kita melupakan, bagaimana membuat roadmap masa depan negeri.
Ini dapat dilihat setelah tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN), selepas tumbangnya Orde Baru melalui peristiwa Reformasi 1998. Sedangkan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional justru baru dilahirkan pada 2007.

Artinya, selama sembilan tahun, Indonesia sempat tidak memiliki gambaran masa depan. Sementara, kita semua justru terlena ke dalam hiruk pikuk dan kegaduhan politik pragmatis, yang menghiasi kontestasi demokrasi di negeri ini. Kegaduhan itu semakin berlanjut lagi ketika para menteri terpilih di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, justru lebih gemar mengerjakan hal-hal di luar Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan.

Berbicara mengenai daya saing, sesungguhnya kita berbicara kualitas SDM. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2015, hampir separuh (47,1 persen) tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD ke bawah.

Bagaimana lulusan SD bisa bersaing di MEA? Masih bisa, kalau mereka memiliki sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Dalam hal ini, pemerintah jangan abai dan jangan terlambat karena ini merupakan hal penting pada era globalisasi.

Tak elok mendengar berita seorang menteri harus berkunjung ke Jepang, setelah mendengar kabar banyak perawat Indonesia yang dikirim ke sana justru ditolak oleh pihak rumah sakit setempat. Setelah ditelisik, penyebabnya adalah minimnya sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia. Padahal pada era MEA, sertifikasi kompetensi ini sangat diperlukan jika kita ingin mengekspor tenaga terampil ke negara tetangga.

Inilah tantangan yang masih mengadang bangsa ini pada saat usia kemerdekaannya memasuki perayaan ke-71 tahun. Kita boleh saja tersenyum bahagia karena tak lagi terjajah secara fisik seperti masa lalu. Tapi, kita juga harus sadar diri bahwa bangsa ini masih belum mampu menjadi bangsa berdaulat atas kemampuan dirinya sendiri.

Rasanya sebuah penggalan pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1963, masih terdengar pantas sebagai bahan refleksi buat generasi masa kini dan generasi mendatang. "Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka."

Mari, sudah saatnya kita memfokuskan diri menghadapi persaingan global. Tak lupa juga, sudah saatnya bangsa ini memperbaiki mutu SDM jika ingin berkompetisi pada era MEA. Tanpa peningkatan mutu disertai penambahan dan asistensi untuk sertifikasi kompetensi tenaga kerja, rasanya ikhtiar mewujudkan kedaulatan bangsa seperti yang pernah didengungkan Bung Karno akan sangat sulit digapai. Salam dirgahayu Indonesia. Saatnya kita membuat perubahan.